Popularitas Pemerintah atau Realisasi Pembatasan BBM

Isu kebijakan pembatasan BBM akhir-akhir ini mulai meredup. Padahal realisasi kebijakannya akan dimulai awal bulan April yang berarti tinggal dua bulan lagi. Berita-berita di media cetak maupun elektronik lebih dipenuhi dengan kasus-kasus politik. Seperti kasus korupsi yang menjerat para kader partai penguasa. Masyarakatpun pada akhirnya bertanya-tanya tentang jadi atau tidaknya kebijakan tersebut diterapkan, atau ada opsi lain dari mekanisme pembatasan BBM tersebut.

Subsidi BBM yang cukup menguras habis alokasi anggaran dari APBN memang harus dipangkas. Apalagi dari tahun ketahun alokasi subsidi BBM mengalami peningkatan.  Tahun 2009 realisasi alokasi subsidi BBM mencapai 94,6 T dan mengalami pembengkakan di tahun 2010 sebesar 12,8 T bahkan di tahun 2011 mencapai 165,2 T. Kenaikan ini disebabkan harga minyak mentah dunia dari tahun ketahun juga mengalami peningkatan dan tingkat konsumsi dari BBM sendiripun juga meningkat. Apabila subsidi BBM tidak segera dipangkas, maka akan terjadi pembengkakan alokasi terhadap subsidi BBM. Padahal pertumbuhan ekonomi Indoneia diharapkan terus melaju positif.

Opsi-opsi alternative kebijakan pengetatan anggaran subsidi BBM yang ditawarkanpun semakin beragam. Pengkajian dari para ekonom tentang opsi-opsi yang bisa dilaksanakan oleh pemerintah dengan prediksi-prediksi dampak yang akan terjadi apabila opsi tersebut diambil sudah sangat lengkap. Pemerintah tinggal menentukan kebijakan yang paling tepat dengan meminimalisasi dampak buruk yang akan terjadi. Mencari kebijakan yang tidak menimbulkan inflasi yang tinggi, pro dengan UMKM akan tetapi tetap bisa menghemat alokasi anggaran subsidi BBM dan ekonomi akan terus tumbuh positif.

Melihat urgensitas dari alokasi anggaran subsidi BBM yang terus meningkat maka pemerintapun harus berani mengambil resiko membatasi atau  menaikkan harga BBM. Meskipun akan terjadi tingkat penurunan popularitas masyarakat terhadap kabinet jilid II SBY-Budiono. Padahal sebelum melaksanakan kebijakan inipun tingkat kepercayaan terhadap kabinet jilid II SBY-Budiono sudah mengalami penurunan yang cukup drastis. Menurut Lembaga Survey Indonesia tingkat kepercayaan masyarakat menurun sekitar 15% dari 52,3% menjadi 37,7% pada September 2011 kemarin. Kasus korupsi yang membelit kementrian-kementrian pada kabinet SBY-Budiono jilid II serta kader-kader partai penguasa menjadi salah satu factor utama penurunan tingkat popularitas tersebut.

Kasus korupsi yang berkembang tadi selain menurunkan tingkat kepercayaan terhadap kabinet  juga menurunkan tingkat kepercayaan terhadap partai yang notabene dewan penasihatnya adalah  Presiden Susilo Bambang Yudoyono sendiri. Dengan menurunnya tingkat kepercayaan terhadap partai,  otomatis juga akan menurunkan masa yang memilih partai tersebut. Hal tersebut akan berdampak negative terhadap pemilu yang diadakan pada tahun 2014. Partai berkuasapun tidak mungkin mengorbankan popularitasnya begitu saja. Mereka akan mencari cara untuk tetap mempertahankan popularitasnya. Oleh karena itu kebijakan pemerintah menjadi salah satu wadah kepentingan-kepentingan partai.

Dalam hal ini, profesionalitas pemerintahpun akan diuji. Dibuktikan dengan sikap yang akan diambil pada bulan April nanti. Pembatasan harga BBM hanya menjadi sekedar isu belaka atau akan  terealisasi. Pemerintah harus mengambil keputusan yang cukup bijak dalam mengatasi hal ini. Resiko penurunan citra ataupun perbaikan ekonomi secara bertahap. Kebijakan pemerintah merupakan tonggak dari kondisi ekonomi baik mikro atapun makro untuk tahun-tahun berikutnya. Diharapkan pemerintah akan berpikir jernih sehingga tidak hanya sekedar nama yang dipertahankan akan tetapi juga perbaikan dan pertumbuhan ekonomi kedepan.